H. Ahmad Kirom, S.S., M.Li (Dosen Fakultas Tarbiyah INSURI Ponorogo)

Opini INSURI - Tragedi yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khoziny beberapa waktu lalu memang menyisakan duka mendalam. Namun, lebih menyedihkan lagi dari peristiwa itu bukan hanya runtuhnya bangunan fisik, melainkan runtuhnya nalar publik yang tergesa-gesa menghakimi bahkan bagai menyulut api di tengah kemarau jatidiri bangsa ini. Berbagai komentar pedas beredar di media sosial, sebagian bahkan berasal dari tayangan televisi nasional yang seolah menikmati sensasi penderitaan sesama anak kandung ibu pertiwi.

Belum selesei dengan Al Khoziny ditambah lagi pemberitaan TRANS 7, yang oleh banyak pihak dinilai menyudutkan pesantren dan pengasuhnya. Tayangan tersebut menonjolkan narasi “kemewahan kyai” dan “ketertindasan santri”, tanpa memberi ruang yang cukup porsi bagi klarifikasi atau melihat konteks yang sejati. Bahasa yang digunakan terasa menghakimi, bukan menjelaskan, namun terasa menyerang bahkan terasa“mendzolimi”.

Di sinilah kita perlu mengingat bahwa bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan senjata ideologis. Seperti ditegaskan ahli wacana kritis Norman Fairclough, bahasa adalah praktik sosial yang membentuk cara kita melihat realitas. Siapa yang mengendalikan media bisa memainkan bahasa, siapa yang bisa memainkan bahasa akan mampu mengendalikan persepsi publik. Maka ketika media memilih kata “mewah”, “memperbudak”, atau “abai terhadap keselamatan santri”, sejatinya mereka sedang membangun bingkai ideologis bahwa pesantren tradisional identik dengan ketimpangan dan feodalisme.

Padahal, dalam banyak moment, hubungan kyai dan santri banyak bersifat paternalistik, penuh sarat nilai pengabdian, bukan eksploitasi. Relasi itu dibangun dari keyakinan spiritual dan kultural yang tak bisa diukur dengan logika industri. Mengubah relasi suci itu menjadi narasi “penindasan” tanpa riset yang cukup adalah bentuk kekerasan simbolik, kekerasan melalui bahasa. Hal tersebut membuat “sakit” sebagian anak bangsa yang sejak dari awal berkomitmen untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.

Dalam analisis wacana kritis, hal semacam ini disebut framing ideologis: pemilihan diksi, bentuk suara, fokus kamera, hingga urutan kalimat yang secara halus mengarahkan audiens pada satu kesimpulan moral. Misalnya, ketika narator berkata “santri dipaksa bekerja di tengah kemewahan kyai”, kalimat itu tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga mengundang emosi, kemarahan dan tuduhan. Itulah mengapa dalam ilmu semantik makna tidak berdiri sendiri. Makna memiliki relasi dengan makna yang lainnya. Sehingga kata “dipaksa” tidak sama sekali mewakili realita.

Lebih jauh, Teun A. van Dijk, seorang ahli discourse wacana mengingatkan bahwa media sering kali menjadi alat reproduksi kekuasaan simbolik. Dalam konteks ini, pesantren bukan hanya korban bencana, tetapi juga korban wacana. Ia dijadikan objek eksotis oleh media: menarik untuk dikulik, tapi jarang dibela. Hasilnya, masyarakat awam menganggap semua pesantren identik dengan praktik menindas, padahal ribuan pesantren lain menjadi pusat pendidikan moral bangsa.

Netizen pun tak kalah tajam. Komentar di berbagai platform sosial penuh dengan ujaran kebencian terhadap kyai dan lembaga pesantren. Istilah seperti “tamak”, “pura-pura alim”, atau “penyiksa santri” bertebaran tanpa verifikasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa media dan publik terjebak dalam wacana moralistik — semangat menghakimi lebih kuat daripada semangat memahami.

Kritik tentu saja sah. Namun kritik yang bertanggung jawab juga perlu. Sejatinya kritik yang bermoral selalu lahir dari bahasa yang etis, bukan dari kata-kata yang membakar dendam, penuh dengan anomali realita. Dalam konteks pesantren, bahasa yang merendahkan bukan hanya menyerang individu, tapi juga meruntuhkan simbol keilmuan Islam yang selama ini menjadi benteng moral bangsa. Sudah saatnya media arus utama belajar untuk lebih sensitif terhadap representasi pesantren. Jangan jadikan tragedi sebagai tontonan, dan jangan gunakan bahasa untuk menghakimi sebelum fakta lengkap terungkap. Jurnalisme yang baik bukanlah yang paling cepat, melainkan yang paling adil bagi masyarakat.

Karena pada akhirnya, bahasa adalah cermin ideologi. Jika media berbicara dengan bahasa yang merendahkan, berarti ideologi yang dibawanya juga sedang kehilangan adab. Pesantren boleh didera ujian, tapi martabatnya tidak boleh dipermainkan oleh mereka yang tak memahami nilai di balik kesederhanaannya.